Kitab Kuning

(Pasal) mengenai hukum-hukum Shadaq (Mahar). Penyebutan 'shadaq' dengan fathah pada huruf shad adalah lebih fasih (afshah) dibandingkan dengan membacanya secara kasrah ('shidaq'). Kata ini merupakan akar kata dari 'ash-shadq' dengan fathah pada shad, yang berarti suatu nama bagi sesuatu yang keras dan kukuh. Dan secara syariat, ia adalah sebuah nama bagi harta yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki (kepada pihak perempuan) karena sebab pernikahan, karena adanya persetubuhan yang keliru (watha' syubhah), atau karena sebab kematian.

(Dan disunahkan menyebutkan besaran mahar di dalam) saat akad (nikah), meskipun dalam kasus akad nikah pernikahan seorang hamba sahaya dengan izin tuannya. Dan cukuplah menyebutkan nominal/barang apa pun itu, akan tetapi disunahkan untuk tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham perak murni. Dan pernyataan Mushannif: 'disunahkan' secara implisit menunjukkan kebolehan untuk mengosongkan akad nikah dari penyebutan mahar, dan memang demikian hukumnya. (Apabila tidak disebutkan) di dalam akad nikah suatu mahar pun (maka akad nikahnya tetap sah). Inilah yang disebut dengan istilah Tafwidh (penyerahan/pengosongan mahar). Dan terkadang tafwidh ini muncul (diucapkan) dari seorang istri yang balig dan pandai (rasyidah), seperti perkataannya kepada walinya: 'Nikahkanlah aku tanpa mahar' atau 'dengan syarat tidak ada mahar untukku'; lalu sang wali menikahkannya dan menafikan maharnya atau tidak menyebutkan (diam) soal mahar. Begitu pula (sah hukumnya) jika seorang sayyid (tuan) dari seorang budak perempuan berkata kepada seseorang: 'Aku nikahkan engkau dengan budak perempuanku', lalu ia menafikan mahar atau diam mengenainya. (Dan) jika akad tafwidh ini sah (maka mahar wajib) ditetapkan dalam akad ini (dengan salah satu dari tiga hal): Yaitu (bahwa suami menetapkan besaran nominal (fardh) atas dirinya sendiri) dan sang istri pun rida dengan besaran yang ia tetapkan tersebut, (atau hakim (pemerintah) yang menetapkannya) kepada pihak suami, dan besaran mahar yang ditetapkan kepadanya adalah mahar mitsil (mahar standar/umum bagi wanita yang setara dengan si istri). Dan disyaratkan bagi qadi (hakim) untuk mengetahui besaran (mahar mitsil) tersebut. Adapun keridaan pasangan suami istri terhadap penetapan besaran dari hakim, maka tidak disyaratkan. (Atau si suami menggauli (menyetubuhi)) (istrinya) yang akadnya tafwidh tadi sebelum adanya penetapan nominal dari pihak suami maupun hakim; (maka wajib) bagi istri tersebut (mendapatkan mahar mitsil) karena sebab terjadinya persetubuhan tersebut. Dan menurut pendapat yang lebih sahih (al-ashah), nominal mahar mitsil tersebut dikalkulasikan berdasarkan parameter kondisi saat berlangsungnya akad (bukan saat berhubungan badan). Dan seandainya salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum terjadinya penetapan nominal mahar dan sebelum disetubuhi, maka (istri) tetap berhak mendapatkan mahar mitsil menurut pendapat al-azhar (yang lebih kuat). Dan yang dimaksud dengan mahar mitsil (mahar standar) adalah besaran mahar yang umumnya diminati pada pernikahan dengan wanita selevel/setara dengannya secara tradisi ('adah).

(Dan tidak ada batas minimal tertentu untuk mahar) dalam hal kesedikitannya (dan tidak ada pula batas maksimal tertentu) dalam hal kebanyakannya. Akan tetapi parameter/kaidahnya (dhawabith) dalam hal ini adalah: Segala sesuatu—baik itu berupa barang fisik ('ain) maupun jasa pelayanan (manfaat)—yang sah untuk dijadikan sebagai alat tukar/harga, maka sah pula untuk dijadikan sebagai mahar (shadaq). Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal yang disunahkan adalah nominal mahar tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak melebihi lima ratus dirham.

(Dan sah-sah saja apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar berupa pemberian jasa yang spesifik), seperti mengajarinya Al-Quran.

(Dan gugurlah setengah mahar dengan terjadinya talak sebelum perempuan (istri) disetubuhi). Adapun apabila talak dijatuhkan setelah persetubuhan—meskipun hanya terjadi satu kali—maka pihak suami wajib menunaikan mahar tersebut secara utuh (penuh), walaupun persetubuhan yang dilakukan berstatus haram, seperti jika seorang suami menggauli istrinya pada saat sang istri dalam keadaan ihram atau sedang haid. Dan mahar juga menjadi wajib dibayarkan penuh karena sebab kematian salah satu dari kedua belah pihak suami istri—sebagaimana penjelasan sebelumnya, dan bukan (karena semata-mata) khalwat (berduaan/bersepi-sepian) si suami dengan istrinya (melainkan butuh bukti masuk/dukhul) - menurut al-qaul al-jadid. Dan apabila istri merdeka tersebut membunuh (bunuh diri) sebelum digauli oleh suaminya, maka hak maharnya tidak gugur; hal ini berbeda hukumnya apabila sang istri adalah seorang budak perempuan (amah) di mana ia bunuh diri atau ia dibunuh oleh tuannya (sayyid) sebelum sempat digauli, maka gugurlah hak maharnya.