Kitab Kuning

(Dan pihak-pihak yang paling berhak) yakni para wali yang paling berhak untuk menikahkan (adalah ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah) kemudian ayah dari kakek (buyut), dan seterusnya ke atas. Dan kakek yang nasabnya lebih dekat didahulukan dari kakek yang lebih jauh, (kemudian saudara laki-laki seayah seibu), dan seandainya Mushannif menggunakan istilah 'saudara kandung (syaqiq)' niscaya akan lebih ringkas, (kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara kandung) dan seterusnya ke bawah (cucu keponakan, dst), (kemudian anak laki-laki dari saudara seayah) dan seterusnya ke bawah, (kemudian paman kandung), lalu paman seayah, (kemudian anak laki-laki dari masing-masing paman tersebut) yakni sepupu, dan seterusnya ke bawah (berdasarkan urutan ini); maka anak paman kandung didahulukan daripada anak paman seayah.

(Maka apabila pihak ashabah (keluarga patrilineal) tidak ada) dari jalur nasab, (maka yang berhak menjadi wali adalah sayyid (majikan) laki-laki yang telah memerdekakannya), (kemudian ashabah dari sayyid tersebut) sesuai dengan urutan hak waris ashabah. Adapun bagi majikan perempuan (sayyidah) yang memerdekakan, apabila ia masih hidup, maka yang menikahkan mantan budak perempuannya adalah pihak yang berhak menikahkan majikan perempuan tersebut berdasarkan urutan wali nasab sebelumnya. Apabila majikan perempuan tersebut telah meninggal, maka yang menikahkan mantan budaknya adalah ahli waris yang memiliki hak wala' (hak waris atas mantan budak) atas majikan perempuan tersebut, kemudian putranya, kemudian cucu laki-lakinya, (kemudian hakim/pemerintah) yang menikahkan apabila seluruh wali dari jalur nasab dan hak wala' tidak ada.